Network
PR DEPOK - Anggota DPR RI, Benny K Harman menanggapi terkait kabar perpanjangan masa jabatan Presiden, yang kini mencuat karena adanya potensi kemungkinan melebarnya Amandemen UUD NRI 1945.
Potensi melebarnya Amandemen UUD NRI 1945 itu mendorong perubahan periodesasi Presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.
Kabar ini membuat Benny Harman menjadi teringat di tahun 1963, saat MPRS meminta Soekarno menjabat menjadi Presiden seumur hidup.
Baca Juga: Berisiko Tinggi Alami Gejala Berat, Kemenkes Sarankan Ibu Hamil Segara Lakukan Vaksinasi Covid-19
"MPR Akui Ada Sinyal Jokowi Terima Perpanjang Masa Jabatan?Teringat saya thn 1963 ketika MPRS minta Soekarno menjadi Presiden seumur hidup," kata Benny K Harman.
Saat itu Presiden Soekarno mengaku tidak pernah tahu, tetapi karena MPRS minta tak kuasa ia menolaknya. Benny Harman menegaskan agar para elit politik jujur pada rakyat.
"Soekarno ngaku tidak pernah tau soal ini, tapi karena MPRS minta tak kuasa ia menolaknya. Para elit politik jujurlah ke rakyat.#RakyatMonitor," ujar Benny Harman.
Lebih lanjut, Benny Harman menjelaskan ada yang bertanya padanya terkait perpanjangan masa jabatan Presiden kehendak MPR, bukan Presiden tetapi MPR yang meminta.
Baca Juga: Sinopsis Film John Wick: Upaya Keanu Reeves Balas Dendam kepada Bos Mafia
"Ada yg tanya, perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah kehendak MPR. Bukan Presiden tapi MPR yg minta," ujar Benny Harman seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @BennyHarmanID.
Lantas, ia pun menjawab kalaupun benar Presiden tetap harus menolaknya, sebab MPR tak memiliki wewenang untuk itu, karena itu hak rakyat bukan hak MPR.
"Saya jawab, kalaupun itu benar, Presiden harus menolaknya. Mengapa, sebab MPR tdak punya wewenang untuk itu. Itu hak rakyat bukan hak MPR. Ada pendapat lain? #RakyatMonitor," katanya mengakhiri cuitan.
Baca Juga: Presiden Ashraf Ghani Tinggalkan Negaranya, Politisi Afghanistan: Dia Pengecut dan Aib bagi Kami
Diketahui, bahwa kabar perpanjangan masa jabatan Presiden kembali diperdebatkan, meski sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan tiga periode.***
