Network
PR DEPOK – Politisi Partai Demokrat Andi Arief, turut menyindir pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko baru-baru ini.
Moeldoko sebelumnya menyebut agar kritik kepada pemerintah, harus disampaikan dengan disertai tata krama sesuai adat ketimuran.
Pernyataan Moeldoko tersebut kemudian disindir oleh Andi Arief.
Dalam sindirannya, Andi Arief mengungkapkan, terdapat tigal hal terkait tata krama adat ketimuran.
Tiga hal itu diungkapkan Andi Arief melalui cuitan di akun Twitter @Andiarief_, pada Kamis, 19 Agustus 2021.
“Tata krama ketimuran itu: 1.Kudeta Partai Politik,“ ujar Andi Arief, seperti dikutip Pikiranrakayat-Depok.com dari Twitter @Andiarief_.
Pernyataan Andi Arief yang pertama itu, menyindir Moeldoko sebagai pimpinan yang telah mengkudeta Partai Demokrat.
“2. Penghianatan pada mantan Panglima tertinggi TNI,” lanjut Andi Arief.
Baca Juga: Puji Presiden Jokowi, Moeldoko: Beliau Sangat Terbuka dan Tak Pernah Ambil Pusing dengan Kritik
Kedua, Adi Arief menyindir Moeldoko sebagai orang yang telah mengkhianati mantan panglima tertinggi TNI, Susilo Bambang Youdhoyono (SBY).
Bahkan, saat SBY tengah menjabat sebagai Presiden RI, Moeldoko diangkat olehnya menjadi Panglima TNI.
Terakhir, Andi Arief menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang telah mengakomodir Moeldoko untuk mengkudeta partai Demokrat.
Selain itu, menurut Andi Arief, Jokowi juga sebagi pihak yang mengakomodir Moeldoko untuk berkhianat pada SBY.
"3. Presiden tetap mengakomodir pelaku kudeta Parpol dan hianat pada mantan Panglima tertinggi TNI dalam jabatan Kepala Tata Usaha Presiden,” paparnya.
Baca Juga: PBB: Krisis Kemanusiaan Sedang Berlangsung di Tengah Kekacauan Politik di Afghanistan
Sebelumnya, Moeldoko turut mengomentari terkait kritik yang disampaikan kepada pemerintah melalui media mural, yang beberapa hari terakhir sempat menjadi perbincangan.
Dalam keterangannya, Moeldoko meminta masyarakat agar kritik yang ditujukan kepada pemerintah, disampaikan dengan cara yang lebih beradab.
Menurut Moeldoko, kritik kepada pemerintah merupakan hal yang lumrah.
Akan tetapi, jika ingin mengkritik, harus disertai dengan tata krama sesuai adat ketimuran.***
