Network
PR DEPOK – Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang kabarnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Mendekati tahun pelaksanaannya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahuddin meminta lembaga legislatif, pemerintah, KPU, dan Bawaslu agar berhati-hati dalam menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia menyampaikan bahwa jadwal Pemilu tersebut ditetapkan oleh UUD 1945 sehingga jika terjadi perubahan waktu penyelenggaraan maka pelaksanaan Pemilu nanti berpotensi menyalahi aturan.
“Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 telah tegas menyatakan ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,” kata Said Salahudin sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Senin, 20 September 2021.
Said Salahudin membeberkan jika frasa ‘lima tahun’ dalam konstistusi sangat lah mudah untuk dihitungnya.
Menurutnya, 12 bulan dikali 5, sehingga jika pada tahun 2019 Pemilu digelar pada bulan April, maka 60 bulan berikutnya jatuh di bulan April 2024.
Dia berpendapat bahwa seharusnya semua pihak patuh dan tetap pada jalur konstitusi lantaran menurutnya negara harus dibangun dengan sistem yang "ajeg".
