“Kita akan lihat partai apa saja yg melindungi dugaan penyimpangan..!! Dan kita akan lihat apakah Gubernur Jakarta memang pembohong atau jujur,” tuturnya.
Sebagai informasi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan hak bertanya DPRD DKI Jakarta mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat melalui interpelasi tetap berjalan.
“Yang perlu diingat dan diketahui bahwa penyelenggaraan Formula E di Jakarta berimbas pada penggunaan keuangan daerah hingga hampir 1 triliun rupiah. Apalagi di masa Pandemi ini APBD DKI sangat dibutuhkan untuk pengelolaan pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya.
Selain itu juga untuk pemulihan atas dampak pandemi Covid-19 guna membantu warga masyarakat Jakarta dalam bentuk bansos atau bantuan lainnya.
“Sebagaimana fungsi pelayanan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat agar mampu bertahan di kondisi yang cukup menyulitkan kehidupan di masa pandemi, terlebih para pelaku usaha UMKM sebagai motor penggerak roda perekonomian, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Ketua DPRD DKI itu berharap dari mekanisme bertanya dan dijawab oleh pihak eksekutif nantinya dapat memberikan gambaran bagi DPRD DKI Jakarta sehingga tercerahkan, serta seluruh warga masyarakat DKI Jakarta yang mendengarkan penjelasan Pemprov DKI Jakarta dapat terobati rasa penasarannya mengenai urgensi balap mobil listrik tersebut.***