Network
PR DEPOK – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan bahwa Badan Musyawarah DPRD DKI menyetujui pelaksanaan rapat mengenai interpelasi Formula E.
Ia mengatakan rapat interpelasi Formula E tersebut akan digelar pada Selasa, 28 September 2021 besok.
“Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta menyetujui pelaksanaan rapat paripurna mengenai penjelasan lisan dan hak bertanya (interpelasi) tentang penyelenggaraan Formula E yang akan digelar besok, 28 September 2021,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @PrasetyoEdi_.
Baca Juga: Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap, Siapa yang akan Jadi Pengganti Azis Syamsuddin?
Menanggapi hal tersebut, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sontak mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP) dalam rapat interpelasi Formula E besok.
“Selamat berjuang PSI dan PDIP. Meski kita duga di paripurna akan mentok, tapi setidaknya publik akan tau sikap dan pandangan partai2,” ujarnya melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3.
Menurut Ferdinand Hutahaean, rapat interpelasi Formula E yang digelar besok akan membuktikan perilaku sesungguhnya dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Info Terbaru Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22, Penuhi Persyaratan Ini
“Kita akan lihat partai apa saja yg melindungi dugaan penyimpangan..!! Dan kita akan lihat apakah Gubernur Jakarta memang pembohong atau jujur,” tuturnya.
Sebagai informasi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan hak bertanya DPRD DKI Jakarta mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat melalui interpelasi tetap berjalan.
“Yang perlu diingat dan diketahui bahwa penyelenggaraan Formula E di Jakarta berimbas pada penggunaan keuangan daerah hingga hampir 1 triliun rupiah. Apalagi di masa Pandemi ini APBD DKI sangat dibutuhkan untuk pengelolaan pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya.
Selain itu juga untuk pemulihan atas dampak pandemi Covid-19 guna membantu warga masyarakat Jakarta dalam bentuk bansos atau bantuan lainnya.
“Sebagaimana fungsi pelayanan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat agar mampu bertahan di kondisi yang cukup menyulitkan kehidupan di masa pandemi, terlebih para pelaku usaha UMKM sebagai motor penggerak roda perekonomian, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Ketua DPRD DKI itu berharap dari mekanisme bertanya dan dijawab oleh pihak eksekutif nantinya dapat memberikan gambaran bagi DPRD DKI Jakarta sehingga tercerahkan, serta seluruh warga masyarakat DKI Jakarta yang mendengarkan penjelasan Pemprov DKI Jakarta dapat terobati rasa penasarannya mengenai urgensi balap mobil listrik tersebut.***
