Network
PR DEPOK – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut menyoroti keterangan yang menyebut bahwa kebijakan Presiden Jokowi soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung plin-plan.
Pasalnya, Jokowi kini mengizinkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana APBN, dari yang sebelumnya menolak atau tidak diperbolehkan.
Tampak setuju dengan pernyataan yang menyebut kebijakan Jokowi plin-plan tersebut, lantas Said Didu membeberkan sejumlah kebijakan lainnya yang dinilai serupa.
Sadi Didu memaparkan masih banyak kebijakan Jokowi yang ia nilai plin-plan, mulai dari produksi mobil Esemka hingga tidak akan menaikkan tarif listrik dan BBM.
“Masih banyak yg lain, seperti :
1) akan produksi mobil Esemka
2) tidak akan ngutang
3) tidak akan impor
4) tidak akan naikkan listrik dan BBM. Silakan lanjut,” ujar Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Baca Juga: Prabowo Subianto Maju di Pilpres 2024, Wagub Riza: Harapan dari Seluruh Kader Partai Gerindra
Sebelumnya, Said Didu juga merespons soal pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya disetujui dari APBN.
Said Didu mengatakan bahwa hal itu dilakukan Presiden Jokowi lantaran sudah terlanjur terjebak oleh China.
“Karena sudah terjebak oleh China,” katanya.
Baca Juga: Diperiksa Selama 9 Jam oleh Penyidik, Olivia Nathania Tepis Dugaan Lakukan Penipuan Rekrutmen CPNS
Said Didu menilai jebakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah semakin dalam. Padahal, proyek ini tidak layak dilanjutkan.
“Jebakan proyek kereta api cepat China semakin dalam. Selain tidak layak, biaya melonjak, sebelumnya dijanjikan tdk akan pake uang rakyat lewat APBN - akhirnya berubah jadi gunakan APBN,” tuturnya.
Menurut Said Didu, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini telah memasuki persoalan serius.
Baca Juga: Manfaat Minum Air Hangat, Mulai dari Membantu Cegah Penuaan Dini hingga Meningkatkan Konsentrasi
Dia pun menyebutkan satu hal yang menjadi persoalan serius dalam proyek tersebut, yakni digantinya Ketua Komite Kereta Cepat menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Proyek Kereta Api Cepat Bdg-Jakarta masuki persoalan serius. Ini ditunjukkan digantinya Ketua Komite dari pak Airlangga ke pak Luhut. Mslh apa dan resiko apa saja yg dihadapi dan apa yg perlu dilakukan utk mengatasi mslh tsb,” ujar dia.***
