Network
PR DEPOK – Politisi, Ferdinand Hutahaean menanggapi nama Anies Baswedan yang muncul di surat dakwaan kasus korupsi tanah Munjul.
Menurut Ferdinand Hutahaean bahwa Anies Baswedan sangat berperan besar dalam kasus tanah Munjul.
Tentu karena Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur sehingga, menjadi penentu dalam kebijakan yang diambil di Jakarta.
Baca Juga: Baim Wong dan Kakek Suhud Akhirnya Berdamai, Gus Umar: Indahnya Saling Memaafkan
Maka dari itu, Ferdinand Hutahaean meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang dalam kasus yang menyeret Anies Baswedan ini.
Permintaan ini diungkapkan Ferdinand Hutahaean dalam cuitan Twitter @FerdinandHaean3 pada Jumat, 15 Oktober 2021.
“Maka dari itu, @KPK_RI harus gunakan UU Pencucian Uang untuk mengurutkan benang merahnya,” tulis Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean juga menyatakan jika Anies Baswedan sebagai Gubernur di DKI Jakarta tidak bisa bersembunyi.
Baca Juga: Sinopsis Under Siege 2: Dark Territory, Bercerita tentang Pensiunan Angkatan Laut Melawan Teroris
Apalagi bersembunyi di balik “topeng” permodalan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Anies Baswedan tidak bisa sembunyi di balik Penyertaan Modal ke BUMD,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Ferdinand Hutahaean menegaskan jika Anies Baswedan turut berperan penting dalam kasus korupsi tanah Munjul.
Bagaimanapun, “tanda tangan” Anies Baswedan sebagai Gubernur harus bisa dipertanggung jawabkan.
“Peran Anies Baswedan sebagai gubernur sangatlah menentukan dalam program dan kebijakan di Jakarta,” kata Ferdinand Hutahaean.
Kasus korupsi di tanah Munjul ini masih dalam proses penelusuran lebih lanjut.
Maka, soal keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus korupsi di tanah Munjul ini masih belum bisa dipastikan lebih jelas statusnya.
Sebelumnya dikabarkan, Anies Baswedan sempat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan perihal lahan di Munjul akhir September 2021 lalu.***
