Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Ossy Dermawan, mengomentari soal Indonesia yang diam-diam memiliki utang sebesar Rp245,3 triliun ke China.
Ossy Dermawan menyoroti keputusan Indonesia untuk berutang ke China secara 'diam-diam'.
Menurut Ossy Dermawan, utang yang dilakukan secara diam-diam biasanya dikarenakan kepepet.
Baca Juga: Ramalan Cinta 6 Zodiak Sabtu, 16 Oktober 2021: Libra, Ada Orang Ketiga dalam Hubungan Anda
"Kalau ngutangnya diam-diam, biasanya karena kepepet...," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @OssyDermawan.
Diberitakan sebelumnya, Indonesia dikabarkan memiliki utang tersembunyi yang jumlahnya mencapai 17,28 miliar dollar AS atau setara Rp245,3 triliun.
Utang tersembunyi RI ini disampaikan oleh AidData, yang merupakan lembaga riset internasional.
Baca Juga: Kandaskan Malaysia 3-0, Indonesia Melaju ke Babak Semifinal Piala Thomas 2021
Lembaga tersebut mencatat utang tersembunyi RI ke China melalui laporan "Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 Chinese Development Projects.
Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat 13.427 proyek di 165 negara di seluruh dunia.
Jumlah utang kolektif sejumlah negara kepada China mencapai angka 385 miliar dollar AS.
Baca Juga: Cara Cepat Cek Sertifikat Vaksin Covid-19 via Aplikasi PeduliLindungi
Sementara itu, tercatat dalam laporan yang sama bahwa Indonesia mendapat pinjaman dari China sebesar 4,42 miliar dolar AS melalui skema official development assistance atau ODA.
Tak hanya itu, China juga memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 29,96 miliar dollar AS melalui skema official flows atau OOF.
Menanggapi hal ini, Stafsus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa utang tersebut disebut hidden debt.
Utang tersembunyi ini merupakan utang non pemerintah, tetapi tetap bisa berisiko terhadap pemerintah jika terjadi wanprestasi.
"Saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi," katanya dalam keterangan tertulis.***
