Tantangan pemerintah justru disebut Arsul Sani adalah untuk membuat kebijakan tengah dari permasalahan tersebut.
Baca Juga: Minta Harga Tes PCR Digratiskan, dr. Eva: Dokter harus Obati Pasien & Kebijakan yang Sakit
“Tantangan Pemerintahan @jokowi adalah melahirkan kebijakan tengahnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat dari UUD 1945.
Hal ini dilontarkan Siti Nurbaya melalui cuitan di akun Twitternya @SitiNurbayaLHK.
“Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi,” terangnya dikutip Pikiranrakyat-depok.com
Selain itu menurut Siti Nurbaya, kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola pemanfaatannya sesuai kaidah yang tentu saja harus berkeadilan.
Baca Juga: Ridwan Kamil di PBB COP 26 Glasgow: Sungai Citarum Bukan Lagi Sungai Terkotor di Dunia
“Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah—kaidah berkelanjutan di samping tentu saja harus berkeadilan,” jelasnya.