Network
PR DEPOK - Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani menyampaikan bahwa suntikan dana itu sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar atau base equity.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, pada Senin, 8 November 2021.
Baca Juga: Dukung Xavi Hernandez Jadi Pelatih Barcelona, Andres Iniesta: Dia Siap Hadapi Tantangan dan Terlatih
"Proyek ini yang tadinya bersifat business to business (B2B) dan seharusnya kewajibannya dipenuhi BUMN, namun karena KAI terdampak Covid-19 dan mengalami penurunan penumpang maka kemampuan BUMN dalam menyediakan ekuitas awal tidak bisa terpenuhi," ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dana tersebut akan berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2021 yang senilai Rp20,1 triliun.
Meskipun begitu, Bendahara Negara ungkap bahwa dana tersebut belum disuntikkan kepada PT KAI, mengingat masih adanya negosiasi Kementerian BUMN bersama konsorsium KCJB mengenai penyelesaian proyek tersebut.
Adapun dalam negosiasi tersebut didiskusikan beberapa hal yang menjadi usulan Kemenkeu, diantaranya penyetoran modal awal KCJB oleh konsorsium dan kemungkinan dilusi saham kepemilikan pemerintah yang sebesar 60 persen dalam proyek tersebut.
"Kalau memang nantinya kepemilikan pemerintah didilusikan, kami tidak perlu keluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar itu," kata Sri Mulyani.
