Network
Terkait hal ini, pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai bahwa insiden diusirnya KSP ini adalah alarm bagi pemerintahan.
"Ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi, artinya masyarakat tidak suka, tidak senang dengan lingkar-lingkar istana, termasuk Moeldoko," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Apalagi, katanya melanjutkan, Moeldoko telah dua kali melakukan tindakan yang dianggap blunder yang tidak disukai masyarakat.
Baca Juga: Sindir Keras Fahri Hamzah yang Kritik Partai Oposisi Soal Membisunya DPR RI, Irwan Fecho: Ah Caper!
Tindakan pertama, ujar Refly, adalah ketika Moeldoko mencoba merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY.
Selain itu, tindakan lain yang dinilai tidak disukai masyarakat dari mantan Panglima TNI ini adalah ketika ia menggugat atau mensomasi aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Ia pun turut mengomentari soal massa aksi yang ternyata juga menolak Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, yang kala itu datang dengan Moeldoko.
Baca Juga: Kabar Gembira! Program Kartu Prakerja Berlanjut hingga 2022, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto
"Coba bayangkan, Komnas HAM ditolak, itu juga kan peringatan. Bagaimana tidak percayanya masyarakat even dengan Komnas HAM sekalipun. Bayangkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," tuturnya.***
