Network
PR DEPOK - Tokoh Papua Christ Wamea turut menanggapi tindakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang memberi kritik terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak diawasi.
Ia pun menyindir kinerja Ahok yang tidak becus mengurus DKI Jakarta selama dulu menjabat sebagai gubernur.
Lebih lanjut, ia juga menilai jika Ahok hanya bisa memberi kritik lembaga lain seperti BPK.
Baca Juga: Manchester City Unggul dari PSG, Kylian Mbappe Melesat Membobol Gawang
Sindirannya tersebut kemudian ia lontarkan melalui akun Twitter-nya @PutraWadapi pada Kamis, 25 November 2021.
"Urus DKI saja tdk becus. Urus pertamina lbh tdk becus lg. Ternyata hebatnya hy cuma bisa kritik lembaga lain," kata dia seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberi kritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara.
Kritikan Ahok tersebut ia lontarkan lantaran tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya BPK.
Ia menyebut bahwa ketika BPK sudah mengambil keputusan, maka tidak ada pihak yang berani melawannya.
Lebih lanjut, Ahok mengatakan bahwa apabila ingin mengajukan keberatan, maka dapat diproses melalui badan kehormatan di BPK.
Baca Juga: Jelang Lawan Persib Bandung, Eduardo Almeida Tegaskan Lanjutkan Tren Kemenangan Arema FC
Ahok menilai jika hal tersebut tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri.
Hal tersebut menurut Ahok nantinya akan mengakibatnya oknum yang memanfaatkan celah tersebut.
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menceritakan pengalamannya ketika dipanggil BPK terkait lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, saat itu BPK mempertanyakan kerugian negara akibat membeli lahan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi. Pasalnya, menurut BPK, seharusnya Ahok sebagai gubernur dapat menentukan NJOP dengan nilai yang lebih rendah.
Atas hal tersebut, ia pun menjelaskan bahwa kewenangan menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan dan apabila harganya diturunkan, ia menilai masyarakat di sekitarnya akan menuntut kebijakan tersebut.***
