Network
PR DEPOK – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD sebelumnya buka suara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam penuturannya, Mahfud MD mengatakan bahwa sejumlah fatwa MUI yang ada tidak wajib untuk diikuti.
Pernyataan Mahfud MD soal fatwa MUI itu pun lantas mendapatkan kritikan dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring.
Tifatul Sembiring menegaskan, pabila suatu perkara sudah difatwakan, maka alangkah baiknya diamalkan setelahnya.
Apabila memang sebuah fatwa tidak perlu diamalkan, lanjut dia, maka tidak perlu lagi bertanya kepada para ulama.
Kemudian, Mahfud MD kembali memberikan penjelasan mengenai hal yang dikritik oleh Tifatul Sembiring melalui akun Twitter pribadinya.
Profesor bidang hukum ini mengungkapkan bahwa fatwa mempunyai berbagai macam bentuk dan berbeda-beda.
“Loh fatwanya kan macam2 dan beda2,” kata Mahfud MD seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @mohmahfudmd pada Sabtu, 27 November 2021.
Lantas, Mahfud MD memberikan contoh sejumlah fatwa yang mengatur tentang perkara ucapan Natal, bunga bank, dan memilih pimpinan.
“Msl, soal ucapan Natal, Bunga Bank, Memilih Pimpinan antara fatwa MUI, NU, Muhammadiyah sering beda2,” ujar Mahfud MD menjelaskan.
Maka dari itu, pria berusia 64 tahun ini mengatakan masyarakat dapat mengikuti fatwa mana pun yang diinginkan.
Baca Juga: Soal Rencana Perhelatan Formula E, Bambang Soesatyo Sebut Jokowi akan Putuskan Lokasi Sirkuit
“Jd boleh ikut atau tak ikut yang mana sj. Itu maksudnya,” pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini di akhir cuitannya.
