Network
PR DEPOK - Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengomentari pernyataan Wasekjen DPP PA 212 Novel Bamukmin yang menyebut kelompok yang tak suka dengan reuni 212 adalah penista agama.
Ferdinand pun mempertanyakan sejak kapan kegiatan reuni 212 menjadi simbol agama.
Hal tersebut disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya @ferdinandhaeam3, pada Sabtu 27 November 2021.
Baca Juga: Baru Lahir Sudah Beri Hadiah, Baby R Berikan Kado Ini untuk Rafathar
“Sejak kapan 212 mewakili dan jadi simbol agama?,” tulis Ferdinand seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan, panitia sudah menentapkan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebagai lokasi reuni 212.
"Benar," kata Novel Bamukmin seperti dikutip PikiranRakyat-depok.com dari Antara.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Khawatir Bisa Timbulkan Multitafsir, Begini Kata Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia
Novel mengatakan, persiapan mekanisme kegiatan sudah selesai, hanya tinggal menunggu proses perizinan.
"Masih proses perizinan nanti kalau sudah ada hasil kami akan berikan rilis resminya," ujar Novel.
Terbaru, Novel yang menjadi panitia acara tersebut membantah reuni 212 adalah kegiatan yang diikuti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Baca Juga: UU Cipta Kerja Ditolak MK, Mardani Ali Sera: Catatan Besar bagi Pemerintah sebagai Pengusul
Dia menilai, isu tersebut sengaja dilontarkan pihak-pihak yang tidak suka dengan reuni 212.
Atas dasar itu, Novel menyebut kelompok yang tak suka dengan reuni 212 adalah penista agama yang dibungkus agama.
“Kelompok yang anti terhadap reuni 212 itu jelas kelompok pendukung atau memang penista agama yang dibungkus agama, padahal aslinya hanya komunisme,” ujarnya pada wartawan dilansir Galamedia Selasa, 23 November 2021.
Baca Juga: Muncul Varian Covid-19 Baru di Afrika Selatan, WHO Klaim Omicron Kemungkinan Lebih Cepat Menular
Lebih lanjut, Novel menduga para penolak reuni 212 memiliki agenda tersembunyi.
“Mereka ingin mengganti dengan trisila dan ekasila melalu RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)” ungkapnya.***
