Network
PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun turut menanggapi perseteruan antara Staf Khusus Kementrian BUMN, Arya Sinulingga terkait tindakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut berlagak seperti Direktur Utama BUMN.
Ia mengatakan bahwa urusan internal BUMN tak selayaknya dibicarakan ke publik, tetapi kepada direksi utama.
"Harusnya ke publik itu bukan tugasnya komisaris, termasuk komisaris utama. Ke publik itu adalah porsi dari direktur utama atau direksi secara keseluruhan," katanya seperti dikutip Pikirantakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tugas komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap direksi dan model pengawasan pada suatu perusahaan berjenjang.
"Jadi model pengawasannya ya berjenjang. Ada yang namanya pengawas internal," ujarnya.
Pakar hukum tata negara ini juga mengatakan bahwa bila ada kasus yang terjadi di internal perusahaan, maka yang berbicara ke publik adalah direksi utama.
Baca Juga: Ameer Azzikra Meninggal Dunia, Larissa Chou: 5 Tahun Mer, Banyak Banget Kenangan Kita jadi Keluarga
Terkait tindakan Ahok yang menemukan adanya kontrak bisnis yang merugikan perusahaan, seharusnya bukan ranah dia bicara ke publik.
