Network
PR DEPOK - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi serius protes pengusaha terkait revisi Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 yang naik sebesar 5,1 persen.
Anies menjelaskan alasan Pemprov DKI menaikkan upah minimum provinsi tahun 2022 menjadi 5,1 persen karena ekonomi sudah mulai bergerak.
Tahun lalu, kata Anies, saat pandemi Covid-19 parah UMP DKI naik 3,3 persen.
Untuk itu, Anies mengatakan di kondisi sekarang yang sudah membaik tidak mungkin memberikan angka dibawah tahun lalu.
"Artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6 persen. Dalam kondisi amat berat seperti tahun lalu saja (yang berbeda) itu naiknya 3,3 persen," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Senin 20 Desember 2021 seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Menurut Anies, pengusaha seharusnya tidak keberatan jika kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen.
Baca Juga: Fakta Baru Kasus Rachel Vennya, Dua Anggota TNI Ini Bantu Kabur dari Karantina
"Tahun lalu yang berat saja 3,3 persen. Ketika tahun ini yang mengalami perbaikan dan ketika kita menggunakan formula yang digunakan Kementrian Tenaga Kerja keluarnya 0,8 persen, bayangkan kondisi ekonomi yang lebih baik pakai formula keluar angkanya malah 0,8 persen kan itu mengganggu rasa keadilan kan," ujarnya.
Selain itu, Anies juga menegaskan kenaikan UMP ini sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 2021 tentang pengupahan, maka nilainya sudah cocok.
"Akhirnya saya umumkan, tapi saya sampaikan juga surat ke Kemenaker, bahwa formula ini gak cocok, wong dalam kondisi berat aja 3,3 persen, kok make formula ini keluarnya 0,8 persen," ujar Anies.
Oleh karenanya, Anies berharap semua pihak objektif soal revisi UMP DKI 2022, sebab demi keadilan bagi masyarakat.
"Ini akal sehat aja nih karena itulah kami putuskan 5,1 persen dan kami berharap ini dilihat secara bijaksana demi kebaikan semuanya," pungkasnya.***
