Network
Masalah tarif berkaitan dengan kegotongroyongan seluruh peserta BPJS Kesehatan. Pada rakergab ini, membahas mengenai pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.
Baca Juga: Berani Jemput WNI dari Tiongkok, Menhub Berikan Penghargaan kepada Pilot dan Kru Batik Air
“Tarif itu adalah masalah isu kegotongroyongan, artinya yang mampu membayar lebih, yang agak sedikit mampu membayar agak kurang, yang tidak mampu dibayar pemerintah dan saat ini Pemerintah membayar lebih dari 96 Juta untuk yang pusat dan di daerah lebih dari 38 juta, itu yang tidak mampu dibayar pemerintah yang mampu membayar itu system kegotong royongan,”ujarnya.
Aspek kedua yaitu aspek manfaat, dimana harus ada definisi pelayanan dasar sehingga iuran yang semakin naik dapat terukur dan sepadan dengan manfaat yang didapatkan.
“Ini yang harus Menteri Kesehatan dan BPJS rumuskan bersama karena Undang-Undang mengenai BPJS yang menyebutkan pelayanan kesehatan dasar itu yang harusnya didefinisikan, karena kalau pelayanannya unlimited, tidak terbatas ya mau dibuat iuran berapapun akan jebol saja,” tegasnya.
Baca Juga: KPK Kembali Lelang Hasil Sitaan Koruptor, Cek Daftar Barang yang Bisa Dibawa Pulang
Kemudian aspek ketiga adalah kemampuan BPJS untuk mengumpulkan atau mendapatkan iuran secara tepat. BPJS harus memastikan para peserta tidak hanya membayar saat sakit, namun harus membayar secara berkelanjutan setiap bulan.***
