Network
PR DEPOK - Sutradara terkenal, Angga Sasongko baru-baru ini ikut membahas rencana pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Dalam keterangan tertulisnya, Angga Sasongko tampak heran dengan pemerintah yang begitu gencar mewujudkan pembangunan Ibu Kota Negara tersebut.
Angga Sasongko lantas mempertanyakan urgensi dari pembangunan Ibu Kota Negara itu, lantaran pemerintah sampai berutang untuk dapat melancarkan agenda tersebut.
Baca Juga: Cek Daftar Penerima Bansos 2022 Lewat Online dengan KTP Melalui Situs cekbansos.kemensos.go.id
"Ibukota Baru itu urgensinya apa sih sampe harus dibikin dengan utang?," kata Angga Sasongko seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @anggasasongko pada Rabu, 12 Januari 2022.
Seolah bingung, Angga Sasongko pun mempertanyakan kemungkinan positif yang terjadi apabila Ibu Kota Negara sudah dibangun oleh pemerintah.
Dia bingung akankah pembangunan Ibu Kota Negara baru dapat langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi hingga bisa memperbaiki indeks perkembangan masyarakat, atau tidak.
"Emang bisa langsung dikonversi ke pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki gini ratio atau human development index?," ujarnya menjelaskan.
Untuk diketahui, rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur hingga kini masih sering dibahas oleh pemerintah.
Selain adanya upaya pembentukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) baru, pemerintah juga menyampaikan rencana dari segi pembiayaannya.
Baca Juga: Maya Angelou, Wanita Kulit Hitam Pertama dalam Sejarah Tampil di Koin Terbaru 25 Sen Amerika Serikat
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara baru akan mendominasi dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.
Sebab menurutnya, rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru merupakan prioritas nasional.
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa desain APBN juga akan tetap memprioritaskan penanganan Covid-19 dan pemulihan presiden.
Baca Juga: Terlibat Kasus Mafia Tanah, Kadishub Depok Diperiksa Polri
"APBN perlu dijaga untuk memenuhi kebutuhan negara, yaitu penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial dan mengantisipasi gejolak global. Namun ada prioritas nasional seperti pembangunan IKN," ujar Sri Mulyani dilansir dari Antara.
Kemudian Sri Mulyani menyatakan bahwa antisipas pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara terus dilakukan, apalagi jika UU IKN telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal itu akhirnya akan secara otomatis membuat pemerintah memulai tahapan untuk pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara baru.***
