PR DEPOK - Kabar terbaru datang dari proyek pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN.
Kali ini, Presiden Jokowi kabarnya telah memilih nama untuk Ibu Kota Negara atau IKN yang baru itu.
Disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Jokowi memilih nama Nusantara untuk IKN baru tersebut.
Baca Juga: Jadwal Acara NET TV Hari Ini 18 Januari 2022, Drama Korea Dream High Tayang Pukul 17.00 WIB
Suharso Monoarfa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan perintah dan konfirmasi langsung dari Jokowi terkait nama Nusantara itu.
Dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah pada Senin, 17 Januari 2022, ia menjelaskan bahwa alasan memakai nama Nusantara adalah karena nama tersebut sudah sangat melekat dengan Indonesia sejak dulu.
Tak hanya itu, nama tersebut juga dinilai telah dikenal di dunia internasional.
Terkait hal ini, Humas Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya, turut memberikan komentar.
Ia menanggapi soal usulan nama untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru, yakni Nusantara.
Nampak Mustofa Nahrawardaya tidak setuju dengan penggunaan kata 'Nusantara' sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) baru itu.
Menurut Mustofa, memakai kata 'Nusantara' seolah menunjukkan bahwa tidak ada pilihan nama lain untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru tersebut.
"Kayak enggak ada nama lain aja," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @TofaTofa_id.
Untuk diketahui, nama Nusantara sendiri memang identik dengan Indonesia.
Kata tersebut sudah muncul sejak di zaman Kerajaan Majapahit, yakni sekira abad ke-14.
Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara berarti sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan.
Namun, ketika nama tersebut muncul sebagai calon nama untuk IKN yang diusulkan Jokowi, terdapat beberapa pihak yang tidak setuju.
Baca Juga: Cara Cek Daftar Nama Penerima Bansos PKH Melalui HP, Akses Link ini Segera
Terdapat setidaknya dua fraksi dalam Panja RUU IKN yang meminta agar pemilihan nama untuk Ibu Kota Negara atau IKN baru itu ditunda.
Pihak yang tidak setuju dengan pemilihan kata 'Nusantara' tersebut, yakni fraksi PKS dan DPD.
Mereka tidak setuju lantaran khawatir akan adanya kerancuan penyebutan nama jika 'Nusantara' digabungkan dalam IKN.***