Network
PR DEPOK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan perlunya kerja sama yang erat antara lembaga pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong transaksi di bursa karbon Indonesia.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari P.M., menyampaikan pada Forum Diskusi Grup (FGD) dengan Redaktur Media Massa di Batam, bahwa hingga 5 Juni 2024, total perdagangan di bursa karbon mencapai 600 ribu ton setara CO2 dengan nilai transaksi Rp36,78 miliar.
Antonius menyatakan bahwa meskipun potensi bursa karbon cukup tinggi, kolaborasi antara OJK, kementerian terkait, dan industri sangat diperlukan untuk pertumbuhan bursa karbon.
Bursa karbon Indonesia yang telah berdiri sejak 26 September 2023, masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun belum mencapai tingkat yang memuaskan.
Baca Juga: 18 Tempat Makan Outdoor di Depok, Vibes Setiap Tempat Fresh dan Instagrammable
Antonius juga menekankan bahwa OJK tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan bursa karbon.
Dukungan lintas kementerian dan industri diperlukan untuk meningkatkan transaksi perdagangan karbon melalui peningkatan suplai dan permintaan.
Suplai bursa karbon dapat didukung oleh sektor kehutanan, energi, dan transportasi. Permintaan dapat ditingkatkan melalui kebijakan seperti pajak karbon dan kewajiban lainnya.
Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang didirikan pada September 2023 menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
