Network
Penolakan dilakukan karena mereka merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup maupun akses untuk bisa berpartisipasi sebagaimana hak yang sudah diberikan oleh UU.
“Wajar mereka menyampaikan sikapnya termasuk bila masyarakat akan melakukan referendum, yang tentu saja referendum yang dimaksud di sini adalah referendum secara umum yang pengertiannya disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai wujud partisipasi publik dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan referendum jenis itu bukanlah Referendum untuk ubah UUD 1945, karena referendum jenis itu sudah dihapuskan oleh TAP MPR no VIII/1998, dan UU No 6 Tahun 1999,” ujarnya.
HNW menilai bahwa dalam proses pembuatan dan pengujian keputusan wajar jika melibatkan sebanyak-banyaknya komponen rakyat Indonesia. Misalnya melalui referendum (jajak pendapat) rakyat Indonesia.
Penggunaan referendum dalam menentukan pemindahan ibu kota negara, adalah wujud nyata membuka peluang partisipasi masyarakat seluas-luasnya sebagaimana ketentuan dasar yang tercantum dalam Pasal 96 UU no 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
Bila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna referendum secara umum adalah ‘penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya. Bukan hanya diputuskan oleh rapat atau parlemen. Tapi penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat)’.
Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II itu menegaskan bahwa penolakan pemindahan IKN juga lantaran bukan program prioritas Presiden Jokowi.
“Hal yang juga menjadi alasan mengapa PKS menolak RUU IKN, walaupun menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak. Itu semua karena PKS mementingkan agar Presiden Jokowi memberlakukan asas prioritas dengan terlebih dahulu merealisasikan janji-janji kampanyenya saat jadi capres, karena pemindahan ibu kota tidak ada dalam UU RPJP maupun dalam janji kampanye Jokowi saat pilpres”, kata HNW.
Selain itu, situasi pandemi dan makin bertambahnya utang negara semestinya menjadi prioritas negara agar anggaran yang ada dimaksimalkan untuk membantu rakyat mengatasi Covid-19 dan dampak-dampak ekonominya.
