Network
"Pertanyaan saya sawit itu mau sampai kapan diperluas? Apakah kita tidak akan menyisakan ruang konservasi, kita tidak akan menyisakan hutan lindung? Apakah negeri ini cukup dengan satu komoditi? Ini harus ada penjelasan publik dalam rangka menjaga yang sudah ada. Kita malu dong sama harimau yang halangi ekskavator,” sebut Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi memiliki pandangan jika dirinya rela tak diberikan dana aspirasi, asalkan KLHK tegas dalam isu lingkungan.
Baca Juga: Posesif, 4 Zodiak Ini Dikenal Senang Mengatur Pasangannya
“Saya tidak mau anggota DPR dapat aspirasi, misal Rp500 juta untuk di dapil kemudian diam terhadap 100 ribu hektare hutan yang digunduli. Misal kita dapat aspirasi Rp500 juta tidak ada artinya tapi kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana,
"Aspirasi adalah kebutuhan publik yang tidak bisa dikaitkan dengan apa pun. Saya rela tidak ada aspirasi asalkan KLHK bisa fokus dan tegas mengatasi lingkungan," kata Dedi Mulyadi.
Perihal kerugian negara, Dedi Mulyadi menjelaskan bisa mencapai triliunan, pasalnya terdapat seseorang yang mendapat izin area tambang seluar 100 hektar namun memotong pohon hingga 1.000 hektar.
Baca Juga: Warga Desa ‘Kaya Raya’ Menyesal Jual Lahan ke Pertamina, Ketua DPD: Mereka Kaya Sebentar
Dedi Mulyadi menjelaskan jika hal tersebut selain terjadi di Kalimantan atau Sumatera, juga terjadi di Jawa Barat.
“Jangan jauh-jauh, di Jawa Barat penambangan batu pakai bom (di Karawang) dibiarkan, penambangan pasir dibiarkan, semua tidak peduli. Kok tidak peduli karena berbicara kewenangan,
"Di kabupaten, Satpol PP merasa bukan kewenangan karena izinnya di kementerian, sementara kementerian tidak ada petugasnya. Ini kan kehancuran terus berlangsung,” ucap Dedi Mulyadi.
