Network
PR DEPOK – Terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau yang lebih dikenal Bamsoet baru-baru ini memberikan sejumlah pendapat.
Bamsoet menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, serta Kementerian Keuangan akan berjuang membangun IKN dari sisi pembangunan fisik.
Sementara itu, MPR akan berjuang membangun IKN Nusantara dengan memperkuat dari sisi politik.
Hal ini dipertegas Bamsoet untuk memastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara tetap dilanjutkan oleh pengganti Presiden Jokowi setelah tahun 2024.
Pasalnya, banyak sejumlah pihak yang khawatir jika pembangunan IKN Nusantara pasca kepemimpinan Jokowi justru mandek.
"Mengingat dari master plan Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan 15 hingga 20 tahun. Banyak pihak mengkhawatirkan, termasuk dari kalangan duta besar, diplomat, dan investor, jika hanya mengandalkan undang-undang yang menjadi objek legislatif review di DPR serta judicial review di Mahkamah Konstitusi, pembangunan IKN sangat rawan terhenti ditengah jalan. Baik karena alasan politis maupun alasan lainnya," ujar Bamsoet usai meninjau titik nol dan KIPP IKN, di Kalimantan Timur, pada Kamis, 27 Januari 2022 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi MPR.
Atas kekhawatiran tersebut, pihaknya sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang kedudukan hukumnya lebih kuat dibanding undang-undang.
Dengan demikian, pembangunan IKN Nusantara terjamin sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang.
Jadi, siapapun presiden terpilih pada Pilpres 2024, akan tetap melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.
"Gagasan membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa bukan ujuk-ujuk. Tapi sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957. Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997. Keduanya belum terlaksana karena berbagai hal.
"Seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat, dan tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitar Jakarta, maka pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo sangat tepat dan semakin menemukan urgensinya," ujar Bamsoet.
Sebagai informasi, dalam meninjau titik nol dan KIIP IKN, hadir juga Wakil Ketua MPR RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Para Wakil Ketua MPR RI yang hadir, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Timur Gadi Mulyadi, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto, dan Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.***
