Network
PR DEPOK - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon meminta peraturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dihapus.
Pasalnya, menurut Fadli Zon, sudah belasan ribu kasus Covid-19 berasal dari penularan lokal sehingga tidak ada relevansinya dilakukan karantina.
Usulan itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Rabu, 2 Februari 2022.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Melambung, Rizal Ramli Sentil Menteri: Ndak Bisa Kerja, Menang Gaya doang
“Dengan kasus Covid-19 Omicron sudah belasan ribu dari penularan lokal, maka dimana relevansinya karantina?”
“Logikanya karantina dihapus saja,” ujar Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 memangkas kewajiban karantina menjadi 5x24 jam bagi warga negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis lengkap.
Pertimbangan pemangkasan masa karantina salah satunya merujuk pada hasil penelitian global Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat yang menunjukkan masa inkubasi varian Omicron lebih singkat.
Pemangkasan masa karantina dari sebelumnya selama tujuh hari tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku per 1 Februari 2022.
Namun, dalam ketentuan itu juga diatur karantina dengan jangka waktu 7x24 jam masih diberlakukan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis pertama.
Ketentuan lain dari aturan tersebut adalah kewajiban WNI maupun WNA menunjukkan kartu atau sertifikat fisik maupun digital telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan.
Terhadap pelaku perjalanan internasional yang belum mendapat vaksin di luar negeri, akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif.
Dengan ketentuan WNA berusia 12-17 tahun, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas atau pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).***
