Network
PR DEPOK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kabarnya diberi waktu 53 hari ke depan untuk menentukan nasib usai tak lagi menjadi ibu kota negara (IKN).
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pun mengungkap jika pihaknya tengah merumuskan nasib Jakarta ke depan untuk menyelesaikan konsep, naskah akademik, dan hal penting lainnya usai tak lagi menjadi IKN.
Soal DKI Jakarta yang diberi waktu 53 hari untuk tentukan nasib usai tak lagi menjadi IKN, sontak direspons oleh sejumlah kalangan.
Baca Juga: Lulusan 2020 yang Gagal SNMPTN Masih Bisa Daftar Akun LTMPT 2022, Catat Tanggal Pendaftarannya!
Kali ini, respons datang dari Humas Partai Ummat Mustofa Nahwardaya yang justru mengaitkannya dengan keberhasilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membangun Jakarta.
Mustofa Nahrawardaya dalam keterangan tertulis di akun Twitter pribadi, @TofaTofa_id, menyebut jika penentuan nasib DKI Jakarta usai tak lagi menjadi IKN merupakan dampak kemenangan Anies Baswedan di Pilkada.
"Dampak dari menangnya @aniesbaswedan di Pilkada DKI, memang gak sesederhana yg dipikirkan orang," ujar Mustofa Nahrawardaya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com oada Sabtu, 5 Februari 2022.
Baca Juga: Mardani Saran ke Kejagung Soal Maling Uang Rakyat di Bawah Rp50 Juta: Usul Perubahan UU Tindak Pidana Korupsi
Lebih lanjut, Mustofa Nahrawardaya juga menyinggung keberhasilan Anies Baswedan membangun Jakarta International Stadium (JIS) yang gagal dibangun oleh gubernur DKI Jakarta sebelummnya.
"Apalagi suksesnya membangun JIS di akhir jabatan, tentu membuat para haters nya kelabakan. Bayangkan, 11 tahun pada bergotong royong ingin membangun stadion megah. Ternyata gagal," tandas Mustofa Nahrawardaya pada akhir cuitannya.
Baca Juga: Bandingkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, Robert Lewandowski Singgung Soal Usia
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diburu untuk segera menyelesaikan konsep dan pilihan nasibnya setelah ditinggal Istana Negara ke Kalimantan Timur, karena akan masuk prolegnas 2023.
Adapun beberapa pilihan DKI usai tak lagi ibu kota negara, yakni apakah sebagai pusat perekonomian, perdagangan kota bisnis, keuangan, atau kota jasa perdagangan.
Sebelum menentukan nasib DKI Jakarta usai tidak lagi menjadi IKN, Ahmad Riza mengaku melibatkan para pakar dan ahli untuk memberi masukan.
Kendati banyak pilihan dan masukan, tetapi Ahmad Riza selaku Wagub DKI Jakarta meminta masyarakat untuk berperan aktif mengusulkan konsep Jakarta ke depan setelah menyandang sebagai bekas IKN.***
