Network
PR DEPOK - Insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah hingga kini masih menjadi sorotan publik.
Bahkan, Amnesty Internasional Indonesia (AII) turut angkat bicara terkait insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Amnesty Internasional menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Desa Wadas.
Menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, Jokowi dan Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan dampak ikutannya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum serta penghormatan HAM.
Pernyataan Amnesty Internasional tersebut pun membuat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin memberikan pandangannya.
Dalam keterangannya, Ngabalin menyebut pernyataan Amnesty Internasional soal insiden penambangan batu andesit di Desa Wadas sangat tendensius.
"Presiden Jokowi harus bertanggungjawab pada insiden tambang Batu Andesit, masa sih?"
"Koq tendensius banget amat pernyataan ini. ala ma’ ngeri kali bro…hmmmm," ujar Ngabalin dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @AliNgabalinNew pada Sabtu, 12 Februari 2022.
Sebelumnya, Amnesty Internasional masih mempertanyakan kebijakan pengerahan pasukan keamanan ke Desa Wadas yang dinilai berlebihan.
Baca Juga: Kata-kata Bijak Ibnu Arabi tentang Kehidupan yang Sarat Nilai Agama dan Cocok untuk Meneguhkan Iman
Menurutnya, pasukan yang mengawal cukup dengan jumlah terbatas dan bukan dengan pengamanan sebuah operasi seperti pengepungan kelompok kejahatan terorisme.
Terkait hal ini, Usman juga melihat, pemerintah mestinya sadar dengan adanya penolakan warga dengan rencana penambangan di wilayah Wadas.
Pasalnya, kata dia, tahun sebelumnya, ia mencatat adanya pengerahan pasukan dalam jumlah yang berlebihan.
Menurutnya wajar apabila ia mengatakan pengerahan pasukan kali ini bukan untuk mengamankan pejabat, melainkan untuk mengamankan warga.***
