“Saya mengatakan harus di audit secara keseluruhan ya kenapa masalah ini bisa terjadi, misalnya ya terkait dengan tadi, bagaimana misalnya gerak langkah dari perusahaan tersebut ya dalam membiayai pilkada misalnya,
"Kemudian juga terkait dengan apakah ada pendapatan-pendapatan yang ilegal ya kepada aparat dan kepada pejabat dan lain sebagainya,” ujar Refly Harun.
Baca Juga: Tak Terendus Media, Kim Seon Ho Diam-Diam Donasikan Rp599 Juta untuk Yayasan Leukemia Anak Korea
Hal tersebut menurut Refly Harun perlu dilakukan agar pokok permasalahan yang menjadi demo berujung kerusuhan dapat terselesaikan.
“Sehingga secara objektif kita bisa melihat bahwa masalahnya adalah soal keterlibatan aparat dan pejabat lebih dalam karena memang ada katakanlah praktik-praktik ilegal,” ujar Refly Harun.
Adapun pelaksanaan audit, Refly Harun menuturkan jika audit tersebut harus dilakukan oleh pihak independen.
“Nah kalau itu dilakukan audit dan memang klir tentu yang melakukan audit harus yang independen ya, maka kita tau letak permasalahannya hanya semata-mata karena ketidaksepakatan antara rakyat dan pengusaha,
"Atau kah di antara rakyat dan pengusaha itu ada aparat dan pejabat yang misalnya menikmati keuntungan dari tambang tersebut,” ujar Refly Harun.***