Network
PR DEPOK - PTUN Jakarta mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku tergugat dalam perkara nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT untuk keruk Kali Mampang sampai ke wilayah Pondok Jaya hingga tuntas.
Tak hanya itu keruk, Anies Baswedan juga diwajibkan memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang dalam putusan sidang gugatan warga pada 15 Februari lalu, terkait upaya pencegahan banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi hal ini, mantan politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi turut angkat bicara.
Dalam keterangannya, Teddy Gusnaidi menilai jika hukuman yang diberikan pada Anies Baswedan untuk mengeruk Kali Mampang hingga tuntas, bisa menjadi hal positif.
Baca Juga: Insecure pada Chandrika Chika, Fuji ke Thariq Halilintar: Ternyata Sama yang Lama Seseru Itu ya?
"Ini bisa menjadi hal positif bagi @aniesbaswedan. Paling tidak, walaupun secara terpaksa, ada satu yang Anies lakukan yang benar-benar berguna untuk rakyat," ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @TeddGus.
Tak sampai di situ, Teddy Gusnaidi juga melontarkan sindiran bahwa yang Anies Baswedan keruk bukan dana Pemerintah Daerah.
"Manfaatkan kesempatan ini, jangan buat masalah dan kerusakan lagi. Ingat.. yang dikeruk itu kali, bukan dana Pemda ya..," pungkas Teddy Gusnaidi mengakhiri cuitannya.
