Network
PR DEPOK – Politisi Partai Demokrat mengatakan bahwa kebijakan soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan telah melampaui batas kewajaran.
Ungkapan tersebut Syahrial Nasution sampaikan melalui cuitan akun media sosial Twitter-nya.
“Kebijakan Menaker soal JHT sudah melampaui kodrat Tuhan,” kata Syahrial Nasution dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter @syahrial_nst pada 20 Februari 2022.
Dia mengatakan bahwa saat ini, baik keberlangsungan hidup maupun mati masyarakat sudah dikendalikan pemerintah.
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 Masih Dibuka, Segera Daftar di Link Ini
“Hidup dan mati pun dikendalikan aturan pemerintah maha kuasa,” ujar Syahrial.
Menurut Syahrial dengan adanya aturan soal JHT Menaker tersebut, masyarakat yang bekerja dan diberhentikan sebelum menginjak usia 56 tahun tidak bisa memperoleh hak tunjangannya.
“Korban PHK yang belum 56 tahun dipaksa bertahan hidup menunggu mengambil haknya,” katanya.
Baca Juga: Bukan Indonesia, Pengusaha Malaysia Paling Pelit di Asia Tenggara Membayar Gaji Karyawan
Seperti diketahui, dalam aturan JHT yang dimuat oleh Menaker tersebut para pekerja yang sudah berhenti dari pekerjaannya hanya dapat mencairkan uang tunjangannya saat sudah menginjak usia 56 tahun.
Menyoal aturan tersebut, Syahrial Nasution mengibaratkan apabila masyarakat ingin mengambil haknya lebih cepat, maka meninggal sebelum usia 56 tahun adalah jawabannya.
“Atau kalau mau lebih cepat, matilah sebelum usia 56 thn,” tutur Syahrial.
Baca Juga: Siap Menikah, Lee Jong Suk Rela Ikut Kursus Suami Demi Bisa Menyenangkan Istrinya Kelak
Politisi Partai Demokrat itu pun secara tegas meminta kepada pemerintah agar segera mencabut aturan yang dianggap membuat masyarakat semakin sengsara tersebut.
“Batalkan Permenaker No.2/2022,” katanya.
Seperti diketahui, aturan soal JHT yang dikeluarkan oleh Menaker itu menjadi polemik dan menuai banyak perhatian dari banyak kalangan.
Bukan tanpa alasan, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa aturan tersebut tidak pro terhadap rakyat.***
