Network
PR DEPOK - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Gus Umar Hasibuan ikut menanggapi beberapa tokoh yang diduga menjado dalang di balik usulan penundaan Pemilu 2024.
Gus Umar menilai tokoh yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 adalah orang yang menikmati bisnis saat berkuasa.
Dugaan itu disampaikan Gus Umar melalui akun Twitter pribadinya @UmarHasibuan75_, pada Rabu, 2 Maret 2022.
Baca Juga: Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, Lengkap dengan Syarat dan Dokumen Pencairan Dananya
"Ayo coba kerjaan siapa yang mau tunda pemilu yang dari pemerintah? Orang dari pemerintah yang ingin tunda pemilu adalah mereka yang menikmati bisnis ketika berkuasa," ujar Gus Umar seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com.
Lebih lanjut, Gus Umar juga menyinggung aturan di UUD soal larangan masa perpanjangan jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024.
"Sudah jelas UUD melarang masa perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pilpres. Masuk akalnya dimana perpanjangan masa jabatan presiden?" tuturnya.
Baca Juga: Kasus Investasi Bodong Binomo, Polri akan Sita Aset-aset Milik Indra Kenz, Pacar dan Keluarganya
Seperti diketahui, beredar kabar bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan diduga menjadi dalang di balik usulan penundaan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda.
Muhaimin mengatakan para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi, sehingga masa yang bersamaan dengan waktu transisi kekuasaan tersebut dikhawatirkan menyebabkan ketidakpastian pada sektor ekonomi dan bisnis.
Baca Juga: Wagub DKI Jakarta: Selama Kepemimpinan Anies Baswedan, Kami Upayakan Tidak Ada Penggusuran
Oleh karena itu, Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda dalam kurun waktu satu hingga dua tahun dan akan membawa usulan tersebut ke presiden.
Selanjutnya, Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi dari para petani yang menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi berlanjut sampai tiga periode.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.
Baca Juga: Pejuang Ukraina Diduga Lumuri Peluru dengan Lemak Babi untuk Lawan Rusia
Setelah Muhaimin dan Airlangga, kemudian ada Zulkifli Hasan yang menyatakan sepakat untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
Zulkifli menyebutkan lima alasan terkait penundaan itu. Pertama, pandemi Covid-19 belum berakhir, sehingga memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani.
Kedua, ekonomi Indonesia belum membaik karena menurut Zulkifli saat ini pertumbuhan ekonomi rata-rata di 3-3,5 persen.
Baca Juga: Kasus yang Menimpa Jerinx SID Membuat Nora Alexandra Sempat Depresi dan Ingin Akhiri Hidup
Ketiga, pertimbangan situasi global, seperti ekonomi global, konflik antara Rusia-Ukraina akan berpengaruh bagi ekonomi Indonesia dan global.
Keempat, pemilu membutuhkan biaya besar yakni sekitar Rp180-190 triliun.
Kelima, banyak program pembangunan tertunda karena pandemi, sehingga penundaan pemilu juga demi keberlanjutan kebijakan.***
