Network
PR DEPOK – Akademisi Azyumardi Azra mengatakan bahwa perkataan yang disampaikan Presiden Jokowi selalu berlawanan dengan tindakannya.
Hal ini berkaitan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden, meski sebelumnya Jokowi sempat menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut.
Kendati demikian menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, ketika isu kembali muncul, Jokowi perlu menegaskan agar wacana tersebut tidak terus berkembang.
Baca Juga: Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Fadli Zon: Mari Jaga dan Rawat Demokrasi Sesuai UU
“Isu seperti ini tidak akan liar menggelinding kalau Presiden Jokowi sendiri firm mengatakan enough is enough ya seperti dikatakan Rizal Ramli, jadi enough is enough jadi dua periode jabatan itu sudah more than enough (lebih dari cukup) tidak ada alasan untuk diperpanjang lagi dengan alasan pandemi dan lain sebagainya,” ujar Refly Harun dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari YouTube Refly Harun pada Jumat, 4 Maret 2022.
Namun menurut Refly Harun, Jokowi selalu dipengaruhi orang di sekitarnya yang saat ini mengembuskan isu jabatan tiga periode.
“Pertama adalah isu Jokowi Prabowo Jokpro yang diusung Kodari, isu yang kedua adalah isu perpanjangan masa jabatan 2027 yang pernah diusung oleh beberapa komponen, kemudian isu yang ketiga adalah isu di balik Prabowo Jokowi dan yang keempat adalah penundaan pemilu, ya kurang lebih sama, ujung-ujungnya bagaimana rezim ini berkuasa lebih lama tentunya,” ujar Refly Harun.
Baru-baru ini terdapat beberapa ketum parpol yang setuju Pemilu 2024 ditunda.
“Jadi terakhir ini penundaan pemilu agak serius cara melemparkan isunya, yaitu dengan menggarap ketua umum ketua umum partai yang sekongkol menurut Rizal Ramli, adalah orang-orang yang mudah sekali disetir karena dianggap punya masalah,” ujar Refly Harun.
Refly Harun menduga isu penundaan pemilu diembuskan oleh pihak istana.
Baca Juga: Menag Yaqut Sebut Kemenag Harus Lakukan Penguatan Masjid sebagai Pusat Peradaban
“Yang jelas isu ini ditenggarai berasal dari istana atau kalangan istana sendiri, walaupun Luhut Binsar Pandjaitan misalnya telah membantahnya,” ujar Refly Harun.
Dalam hal ini, Refly Harun juga menjelaskan bahwa kekuasaan itu perlu adanya batasan terkait waktu masa jabatannya.
“Politik itu it’s about kekuasaan, tapi power itu harus dilimitasi, harus dibatasi oleh konstitusi, karena kalau tidak, wah kita tidak lagi bernegara menurut hukum dan konstitusi, tapi tergantung kepada gerombolan yang pada saat itu berkuasa dan itu bahaya sekali,” ujar Refly Harun.***
