Network
PR DEPOK - Politisi Gerindra Fadli Zon, menantang Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan sejarawan adu debat dan fakta soal Serangan Umum 1 Maret 1949 yang ada dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022.
Lantas bagaimana tanggapan Mahfud MD terkait tantangan Fadli Zon?
Dalam cuitannya, mantan Ketua MK itu mempersilahkan Fadli Zon berdebat dengan sejarawan soal Serangan Umum 1 Maret 1949, yang termaktub dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY," kata Mahfud MD sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Twitter @mohmahfudmd yang diunggah pada Jumat, 4 Maret 2022.
Mahfud MD menjelaskan, tim naskah akademik pemerintah daerah DIY dan sejarawan UGM sudah berdiskusi soal itu sejak 2018.
"Saya tak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi Panitia debat," ucap Mahfud MD.
Sebelumnya, Fadli Zon yang juga anggota DPR RI melontarkan tantangan setelah Mahfud MD menyebut politisi Gerindra itu bukan penentu kebenaran sejarah.
Baca Juga: Jackie Chan Ikut Bantu Hong Kong Hadapi Kasus Covid-19 yang Mulai Meningkat
“P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!,” kata Fadli Zon yag dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Twitter @fadlizon.
Fadli Zon menyebut, dirinya adalah seorang doktor bidang sejarah dari Universitas Indonesia, yang kebetulan ia meneliti soal PDRI (Pemerintah Darurat RI).
Menurut dia, negara hampir pecah gara-gara terjadi konflik PDRI dengan Tracee Bangka.
Baca Juga: Terpapar Covid-19, Praveen/Melati dan Dejan/Gloria Terpaksa Gagal Bertanding di German Open
“Jend Sudirman pun mulanya “enggan” bertemu Soekarno-Hatta utk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru stlh dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu,” terang Fadli Zon.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Keppres ini pun menuai sorotan publik karena nama Jenderal Soeharto yang juga Presiden RI kedua tidak terdapat di dalamnya.
Dalam diktum ketika keppres tersebut tertuang tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soediran serta disetujui dan digerakan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Gerakan ini juga didukung oleh TNI, kepolisian, laskar-laskar perjuangan rakyat dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.***
