Luhut Pandjaitan pun menyinggung jika pihaknya memiliki data sekitar 110 juta percakapan di media sosial (medsos) yang mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda.
Berdasarkan big data yang dimilikinya, Luhut menyimpulkan jika masyarakat kelas menengah ke bawah tidak ingin ribut-ribut, seperti pelaksanaan Pilpres 2019.
Dia juga tidak ingin lagi masyarakat terbelah menjadi dua kubu hingga muncul label cebong dan kampres. Belum lagi, ia menyinggung biaya Pemilu Serentak 2024 sangat mahal dan menguras kas negara.***