Pernyataan yang disoroti Gus Umar tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto dalam kuliah umum di aula Universitas Sumatera Utara (USU).
Hal itu diungkapkan lantaran Luhut sebelumnya menjelaskan soal penundaan pemilu 2024 dengan menggunakan big data, yang seharusnya dipakai untuk hal-hal yang mendesak.
Baca Juga: Cek Bansos BPNT Kartu Sembako 2022 Online Lewat HP Melalui Link cekbansos.kemensos.go.id
Maka dari itu, Hasto Kristiyanto meminta Luhut memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman.
"Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," ujar Hasto Kristiyanto dilansir dari Antara.
Tak hanya itu, ia juga berharap Luhut bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya soal penundaan Pemilu 2024 tersebut.
Sebab menurutnya, pembantu presiden semestinya bisa fokus dengan tugas yang telah diamanatkan.
"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar tidak membelah, karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu? Dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," tuturnya menjelaskan.