Network
PR DEPOK - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan alias Gus Umar menyoroti pernyataan Politisi PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyinggung soal penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dalam salah satu keterangan, Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membahas soal penundaan pemilu 2024.
Mengingat sebelumnya, Luhut menyinggung big data masyarakat Indonesia di media sosial yang diklaim setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024.
Hasto Kristiyanto pun meminta Luhut memberikan klarifikasi soal hal itu dan mengungkapkan kapasitasnya sehingga bisa berbicara demikian.
Menanggapi hal tersebut, Gus Umar langsung melayangkan pertanyaan kepada Hasto Kristiyanto melalui akun Twitter pribadinya.
Seolah menantang, Gus Umar mempertanyakan terkait berani atau tidakkah Hasto Kristiyanto menyampaikan pendapatnya itu langsung di depan Luhut.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos Online 2022 Lewat HP Pakai KTP dan KK untuk Dapatkan Bantuan PKH hingga Rp3 Juta
"Emang berani bicara gini kalau didepan luhut?," kata Gus Umar seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @UmarHasibuann_7 pada Senin, 14 Maret 2022.
Pernyataan yang disoroti Gus Umar tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto dalam kuliah umum di aula Universitas Sumatera Utara (USU).
Hal itu diungkapkan lantaran Luhut sebelumnya menjelaskan soal penundaan pemilu 2024 dengan menggunakan big data, yang seharusnya dipakai untuk hal-hal yang mendesak.
Baca Juga: Cek Bansos BPNT Kartu Sembako 2022 Online Lewat HP Melalui Link cekbansos.kemensos.go.id
Maka dari itu, Hasto Kristiyanto meminta Luhut memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman.
"Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," ujar Hasto Kristiyanto dilansir dari Antara.
Tak hanya itu, ia juga berharap Luhut bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya soal penundaan Pemilu 2024 tersebut.
Sebab menurutnya, pembantu presiden semestinya bisa fokus dengan tugas yang telah diamanatkan.
"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar tidak membelah, karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu? Dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," tuturnya menjelaskan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut lantas mengingingatkan para menteri presiden agar tidak berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi sendiri terkait penundaan Pemilu 2024.***
