Network
PR DEPOK – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Jubir Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi buka suara soal klaim big data.
Jodi Mahardi mengaku tidak bisa buka-buka soal klaim big data yang disebut berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Jubir Luhut Pandjaitan ini pun hanya membeberkan bahwa klaim big data terkait penundaan Pemilu 2024 ini merupakan data internal pihaknya.
Tak hanya enggan mengungkapkan data lengkap dari klaim Luhut Pandjaitan itu, Jodi Mahardi juga bungkam soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut.
Ungkapan Jubir Luhut Pandjaitan tersebut rupanya mendapat komentar sekaligus kritikan. Ekonom Anthony Budiawan pun memaparkannya.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, sang ekonom mengatakan bahwa seorang pejabat publik harus berbicara berdasarkan data dan fakta yang ada.
"Serta wajib membuka data tersebut kepada publik," kata Anthony Budiawan, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @AnthonyBudiawan.
Baca Juga: BLT Anak Sekolah Rp4,4 Juta 2022 Cair Lagi, Cek Penerima Bantuan untuk Siswa SD SMP SMA di Link Ini
Apabila tidak bisa, lanjut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini, maka sebuah isu sebaiknya tidak dibicarakan di ruang publik.
