Network
PR DEPOK - Dosen Ekonomi Politik Fakultas FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Abdul Aziz SR menyoroti pidato Presiden Jokowi soal pembangunan IKN di Sidang Tahunan MPR RI.
Adapun pidato Jokowi yang disorot Aziz adalah saat Presiden menyebut bahwa pembangunan IKN akan jadi motor penggerak ekonomi baru dengan 80 persen investasi dari sektor wisata.
Dalam keterangannya, Aziz berpendapat bahwa jika pemindahan ibu kota dijejali dengan kegiatan ekonomi yang besar justru akan membuat kurang bermakna.
"Pemindahan ibu kota itu permasalahannya karena Jakarta terlalu padat dengan kegiatan ekonomi dan investasi," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Download Lagu MP3 Gratis Mudah dan Cepat, Bukan di MP3Juice atau Stafaband
Meski begitu, ia menyebut bukan berarti IKN tidak ada kegiatan ekonomi sama sekali, mengingat ada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Akan tetapi, menurut Aziz, sebaiknya kegiatan ekonomi yang ada di wilayah IKN tidak terlalu besar dan fokus pada pemerintahan.
Disebutkannya, kegiatan ekonomi dan investasi bisa diarahkan ke wilayah lain seperti Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara atau Papua.
"Mestinya jika (Pemerintah) ingin memperkuat ekonomi dan investasi bisa dilakukan di wilayah lain," kata dia menjelaskan.
Lebih lanjut, ia memaparkan latar belakang pemindahan ibu kota ke Kalimantan karena kepadatan yang tinggi di Jakarta, sehingga permasalahan timbul akibat hal itu.
"Ibu kota dipindahkan karena problem-nya Jakarta terlalu padat, jadi kepadatan itu jangan diulang di IKN," pungkas Aziz mengakhiri.
Baca Juga: 25 Link Twibbon Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 Tersedia Gratis, Lengkap dengan Cara Pasang
Untuk diketahui, Presiden Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR menyebutkan pendanaan pembangunan Kawasan inti Pusat Pemerintah bersumber dari APBN.
"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," ucap Jokowi.***
