Network
PR DEPOK - Soal siulan dan tatapan bernuansa seksual, pihak Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan sebagai bentuk pelecehan.
Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada satuan pendidikan Kemenag.
Menurut Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid, tolok ukur siulan yang dimaksud adalah korban merasa tidak nyaman.
"Siulan yang dimaksud dalam regulasi ini adalah siulan yang bernuansa kekerasan seksual," ujarnya,
"Antara lain siulan yang bernuansa seronok dan juga mengandung unsur merendahkan atau melecehkan dan mengganggu kenyamanan objek," kata dia melanjutkan.
Lebih jauh dia menjelaskan, bahwa ukuran suatu siulan dan tatapan bernuansa seksual tidak ditentukan oleh korban.
Ukurannya adalah kenyamanan korban. Bila korban tidak nyaman, berarti itu adalah bernuansa seksual, tandas Zainut Tauhid, Kamis 20 Oktober 2022.
"Karenanya delik yang digunakan dalam perkara ini adalah delik aduan, yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan," ucapnya, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari PMJ News.
Baca Juga: Aturan Baru Kemenag, Siulan dan Tatapan Termasuk Kekerasan Seksual dan Bisa Dipidana?
Dalam ayat (1) pasal 18 pada PMA tersebut mengatur tentang sanksi, disebutkan bahwa jika pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan. Maka dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif.
Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU).
"Jadi sanksi pidana basisnya adalah putusan pengadilan dan berlaku mekanisme hukum sebagaimana diatur UU," kata dia.
Baca Juga: Optimis Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Ini Masih Terbuka, Wamenag: Situasi Ini Lebih Positif
"Adapun UU yang dimaksud misalnya UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau KUHP," tuturnya menambahkan.
Sebagai informasi, setidaknya ada 16 bentuk kekerasan seksual tertuang dalam pasal 5 di PMA tersebut.
Bahkan, bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam PMA itu juga mencakup verbal, nonfisik, fisik, dan teknologi infomasi serta komunikasi.
Dalam PMA itu juga mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, mencakup satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan, jelasnya. ***
