Network
PR DEPOK - Seluruh oknum yang terlibat dalam kasus mutilasi empat orang warga sipil yang terjadi di Papua akan diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terkait keterangan ini diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, ia mengatakan bahwa seluruh oknum yang terlibat akan diberikan hukuman yang setimpal dan maksimal
“Terus telusuri semua yang terlibat dalam perkara hukum ini, untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundangan,” ucap Andika Perkasa.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga menemukan potongan tubuh manusia di Sungai Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua dan teridentifikasi sebagai kasus pembunuhan serta mutilasi.
Setelah mendapatkan laporan tersebut kepolisian melakukan penyelidikan di mana diduga terdapat oknum TNI yang terlibat dalam kasus mutilasi empat orang warga sipil tersebut.
Berdasarkan hasil penyelidikan Tim Gabungan Satuan Tugas Penegakan Hukum Damai Cartenz dan Kepolisian Resor Mimika menangkap dan menetapkan Roy Marthen Howay sebagai tersangka, setelah sebelumnya masuk DPO (daftar pencarian orang).
Baca Juga: Soal Jemput Paksa Terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, KPK Perhitungkan Berbagai Risiko
Kepala Polres Mimika Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Putra mengatakan tersangka Roy Marthen Howay berhasil diringkus di Jalan Cemara, Distrik Wania.
Sebelum Roy Marthen Howay, terdapat tiga orang lainnya berinisial APL alias Jeck, DU, dan R yang juga menjadi tersangka dan sudah ditangkap.
"Tiga warga sipil lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi, yaitu APL alias Jeck, DU, dan R," tutur Gede Putera, dikutip PikiranRakyat-Depok-com dari Antara pada Minggu 20 November 2022.
Diketahui selain 4 orang tersangka tersebut, sebanyak 6 prajurit TNI dari Brigif 20 juga menjadi tersangka kasus pembunuhan atau mutilasi empat orang warga sipil di Mimika, Papua.
Keenam anggota yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Mayor Hf, Kapten Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc, dan Pratu R.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Pikiran Rakyat Depok.***
