Network
Prinsip penilaian prestasi atau karier pegawai negeri menjadi tidak fair dan kurang sehat, kenaikan pangkat dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan departemennya.
Baca Juga: BPNT November 2022 Sudah Cair, Segera Cek Namamu di cekbansos.kemensos.go.id
Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sehingga sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensil berdasar UUD 1945.
Akan tetapi dalam prakteknya kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar.
Pada masa ini diterapkan Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).
Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa sehingga lahir Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961.
Baca Juga: Cara Cek Penerima BLT BBM Tahap 2 yang Cari November ini, Siapkan HP dan KTP Anda
Dimana dalam penetapan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 dinyatakan bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik, seperti yang termaktub pada pasal 10 ayat 3.
Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan ternyata tidak kunjung diterbitkan.
Saat meletus peristiwa kudeta oleh PKI 1965, pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis Indonesia.
