Network
PR DEPOK - Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas telah menerima dokumen nota kesepahaman (MoU) mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2023 M.
Dokumen tersebut diserahkan oleh Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi, Tawfiq F. Al Rabiah bersamaan dengan digelarnya Pameran Haji di Jeddah pada hari Senin, 9 Januari 2023.
“Kemarin MoU sudah saya tanda tangani bersama dengan Menteri Tawfiq. Hari ini beliau serahkan dokumen MoU tersebut bersamaan dengan pembukaan Pameran Haji di Jeddah,” ucap Menag.
“MoU ini antara lain mengatur tentang kuota jemaah haji Indonesia tahun ini yang kembali normal, mencapai 221.000,” katanya lagi.
Baca Juga: Kemenag Umumkan Penetapan Jumlah Kuota Haji 2023, Yaqut Cholil: Tidak Ada Pembatasan Usia
Menurut Menag, Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444H/2023 M menjadi momentum pasca 2 tahun lebih dilanda pandemi Covid-19.
Karena, penyelenggaraan haji tahun ini adalah kali pertama kuota negara-negara pengirim jemaah haji kembali normal.
Menag juga menginformasikan bahwa akan segera membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2023 bersama dengan Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Komisi VIII (Komisi Delapan) DPR RI.
“Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan layanan bagi jemaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi," katanya.
Baca Juga: Berapa Lama Tahun Baru Imlek 2023 Berlangsung? Simak Penjelasannya di Sini
"Kami bersama Komisi VIII DPR RI juga akan segera melakukan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2023,” tuturnya lagi.
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief pernah menyampaikan masalah kenaikan biaya layanan masyair yang dilakukan Arab Saudi dinilai cukup besar pada musim haji tahun 2022 lalu.
“Kalau ada yang menyampaikan usulan kenaikan biaya, maka saya menyebut dengan penyesuaian secara proporsional biaya haji," ujar Hilman dihadapan para peserta Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022, di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur pada Selasa, 29 November 2022.
"Sebab beberapa hal yang menjadi pertimbangan, maka kita sesuaikan secara proporsional,” katanya menambahkan.
Baca Juga: Pembunuh Seorang ART di Jakarta Timur Akhirnya Ditangkap Polisi
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan agar biaya ibadah haji diharapkan dapat lebih rasional.
“Ongkosnya supaya lebih rasional karena jangan sampai subsidinya itu terlalu besar, nanti dana haji itu kemudian digerus,” ujar Wapres usai menghadiri Haul Almaghfurlah K.H. Tubagus Muhammad Falak Pagentongan pada Sabtu kemarin, 7 Januari 2023.
“Jangan sampai habis. Karena itu, harus dirasionalisasi supaya tetap bisa berkelanjutan. Jadi, sustainability-nya harus dijaga,” katanya menambahkan.
Wapres menyadari bahwa persiapan penyelenggaraan haji bukanlah hal yang mudah, namun memerlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan agar Kemenag dan para pemangku kepentingan dapat mempersiapkan penyelenggaraan Ibadah Haji agar terorganisir dengan baik.***
