Network
PR DEPOK – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana membeberkan asal transaksi yang muncul sebesar Rp300 triliun.
Seperti yang diketahui, transaksi keuangan Rp300 triliun ini muncul di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ivan menjelaskan jika transaksi sebesar Rp300 triliun bukan korupsi pegawai Kemenkeu melainkan analisis keuangan soal potensi tindak pidana pencucian uang.
“Ini lebih kepada kasus yang kami sampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010,” ujar Ivan sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA.
Transaksi Rp300 triliun tersebut merupakan angka yang berkaitan dengan pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani oleh Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.
Untuk diketahui, Kemenkeu merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam UU 8/2010.
Lebih lanjut PPATK menjelaskan jika setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan maupun perpajakan, itu akan ditangani oleh Kemenkeu.
Berbagai kasus tersebut secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yakni sekitar Rp300 triliun sehingga bukan transaksi korupsi pegawai Kemenkeu.
Baca Juga: Shopee Ramadan Big Sale Jadi Promo Terbesar Se-Indonesia, Temani Pengguna Sambut Bulan Suci 2023
Namun lebih kepada tugas dan fungsi Kemenkeu yang menangani berbagai kasus TPPU.
Kepala PPATK juga menyampaikan jika memang terdapat salah satu kasus yang menyeret pegawai Kemenkeu dalam temuan tersebut tetapi dengan nilai yang sangat minim.
Sementara itu Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan pada prinsipnya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun bukan angka korupsi pegawai di Kemenkeu.
Sehingga saat ini Kemenkeu terus berkomitmen untuk melakukan pembersihan dengan terus berkomunikasi dengan PPATK.***
