Network
PR DEPOK - Apakah Anda masih ingat lima polisi yang sempat diduga menjadi calo dalam penerimaan bintara Polri? Ingat ataupun tidak, ketahuilah: perilaku lancung mereka tidak pernah diproses hukum.
Hal itu terkuak dari jawaban tertulis yang disampaikan kuasa hukum Kapolda Jawa Tengah atas permohonan praperadilan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu, 12 April 2023, kemarin.
Sebelumnya, MAKI telah mengajukan praperadilan terkait lima polisi yang menjadi calo dalam penerimaan bintara Polri. Lima anggota polisi tersebut, antara lain, Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z. dan Brigadir EW.
Permohonan raperadilan tersebut diajukan MAKI pada Selasa, 21 Maret 2023, dengan menjadikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai termohon.
Adapun dalam sidang Rabu kemarin, Kapolda Jawa Tengah sebagai termohon diwakili oleh sejumlah kuasa hukum, antara lain, AKP Ibnu Suka, AKBP Masruroh, dan AKBP Mugiyartiningrum. Ketiga kuasa hukum ini berasal dari Bidang Hukum Polda Jawa Tengah.
Dalam sidang ini, eksepsi Kapolda Jawa Tengah yang disampaikan oleh kuasa hukumnya itu dianggap dibacakan oleh hakim tunggal Sunarto. Dalam eksepsi tersebut, permohonan praperadilan yang diajukan MAKI dianggap kabur atau tidak jelas.
Sebab, menurut kuasa hukum Kapolda Jawa Tengah, tidak terdapat nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan sebagaimana perkara dugaan korupsi oleh lima oknum polisi calo bintara yang dimaksud dalam gugatan.
"Berdasarkan hal tersebut disampaikan, karena tidak ada penyidikan maka secara logis sangat tidak mungkin termohon melakukan penghentian penyidikan," ujarnya, dikuti PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Rabu, 12 April 2023.
Oleh sebab itu, kuasa hukum termohon praperadilan meminta hakim tunggal yang mengadili perkara ini untuk menerima dalil yang telah disampaikan. Selain itu, kuasa hukum meminta untuk tidak menerima permohonan praperadilan.
"Menyatakan bahwa termohon tidak melakukan penyidikan terhadap perkara a quo, maka secara logis tidak ada penghentian penyidikan," katanya.
Baca Juga: Cek Lokasi Penukaran Uang Baru Lebaran 2023 di Kota Bandung, Bogor, dan Jakarta
Atas eksepsi termohon itu, hakim tunggal Sunarto menunda sidang hingga Kamis, 13 April 2024, dengan tujuan memberi kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan bukti surat.
Dwi Nurdiansyah, kuasa hukum Maki, lantas mengaku kaget dan kecewa dengan adanya putusan tersebut. Pasalnya, kata dia, dengan demikian kasus calo penerimaan bintara Polri itu tidak pernah diproses hukum. ***
