Network
Menurut Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, jumlah pasti kerugian negara dalam kasus ini akan dihitung bersama-sama dengan lembaga negara yang berwenang dalam bidang tersebut.
"Kami berkoordinasi dengan lembaga berwenang lainnya dan menggunakan akuntansi forensik internal untuk menghitung kerugian keuangan negara," ujar Ali.
KPK telah memulai penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos. Beberapa saksi, termasuk pihak distributor bantuan, koordinator, dan pendamping PKH, telah diperiksa oleh KPK.
Baca Juga: Dijamin Nagih! Ini 6 Rekomendasi Tempat Bakso Paling Enak dan Nikmat di Kota Tegal, Cek Alamatnya
"Setelah penyidikan mengumpulkan bukti yang cukup, kami akan mengumumkan identitas tersangka, kronologi dugaan tindak pidana, dan pasal yang diterapkan kepada mereka," ungkap Ali.
Namun, KPK belum mengumumkan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini atau konstruksi hukum yang digunakan.
Ali menjelaskan bahwa identitas tersangka, kronologi dugaan tindak pidana, dan pasal yang diterapkan akan diumumkan ketika penyidikan telah mengumpulkan bukti yang cukup.
Baca Juga: Wajib Dicoba! 6 Tempat Bakso Unik di Banyuwangi yang Enak dan Harga Ekonomis
KPK berharap agar semua pihak yang dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik bersikap kooperatif dan memberikan keterangan mengenai pengetahuan mereka terkait kasus ini. Ali juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan memantau proses penyidikan ini, serta memberikan informasi yang relevan kepada KPK terkait kasus tersebut.
Dia menegaskan bahwa KPK akan menjalankan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.***
