Network
Baca Juga: 5 Rekomendasi Tempat Makan Soto di Solo Enak dan Murah, Wajib Dicoba!
Namun, Ukraina menolak ide referendum tersebut dengan alasan bahwa hal tersebut hanya merupakan upaya Presiden Putin untuk mengambil wilayah Ukraina.
Menurut Anton, penolakan Ukraina terhadap ide referendum adalah hal yang biasa dalam konflik. Ukraina sebenarnya sedang menunggu tawaran agenda konkret dalam perundingan.
“Gagasan Prabowo soal zona demiliterisasi, keterlibatan PBB dan referendum bukan hal yang mengawang-awang tapi jelas dan terukur,” katanya.
Anton menekankan bahwa dalam konflik, perbedaan pendapat dan ketidakpuasan harus diselesaikan jika perdamaian ingin tercapai. Perundingan di masa depan harus mencari alternatif terbaik untuk mengakhiri perbedaan dan ketidakpuasan publik.
Baca Juga: Tak Usah Takut Kelewatan, Seleksi Kartu Prakerja 2023 Buka Dua Minggu Sekali Mulai Juni 2023
Respons Ukraina yang pesimistis menunjukkan bahwa kepercayaan antara pihak yang bertikai masih lemah. Oleh karena itu, membangun saling kepercayaan menjadi sangat penting untuk memulai langkah-langkah perdamaian berikutnya.
“Jika tidak ada gencatan senjata tentu saja perundingan akan sulit berjalan dan keinginan melibatkan PBB juga menunjukkan keinginan Indonesia untuk memperkuat posisi PBB dalam konflik ini," tutur dia.
Meskipun proses ini membutuhkan waktu dan melibatkan faktor-faktor domestik masing-masing negara, Anton menyambut baik proposal perdamaian yang diajukan Prabowo. Gagasan tersebut dapat memperkaya upaya perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
“Yang namanya konflik pasti menunjukkan adanya sengketa ataupun perbedaan dan jika ingin mewujudkan perdamaian ya semua perbedaan harus diselesaikan termasuk soal narasi ketidakpuasan ini. Perundingan kelak juga tentu harus mencari alternatif terbaik untuk mengakhiri perbedaan klaim narasi ketidakpuasan publik versus nihil sengketa wilayah,” ucap Anton.
