Network
Jeffry Pondaag sebagai ketua Komite Kerhomatan Utang Belanda, telah berdebat panjang terkait pengakuan hari kemerdekaan Indonesia. Katanya, Belanda tidak berhak menduduki dan menjarah negara yang jaraknya sejauh 1.800 kilometer itu.
"Tanah itu milik orang lain," ujar Pondaag.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Warung Soto Terlezat di Bukittinggi, Harus Coba!
Bagi Pondaag, tidak berhenti sampai situ, pengakuan juga harus memiliki konsekuensi hukum.
"Artinya Belanda telah melakukan kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan karena menyerah wilayah negara lain. Istilah Hindia Belanda juga harus dihilangkan dari semua buku. Dan uang 4,5 miliar gulden yang dibayarkan Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan. Dengan bunga yang mencapai 24 miliar," ucap Pondaag menjelaskan.
Namun, menurut juru bicara Perdana Menteri, tidak ada yang akan berubah secara hukum mengenai pengakuan Belanda terhadap hari kemerdekaan Indonesia. Sebab, Belanda terus bertahan secara legal hingga tahun 1949 ketika menyerahkan kekuasaan Indonesia setelah perang berdarah.
Baca Juga: Resmi! Naik Transportasi Umum di Indonesia Sudah Boleh Tanpa Masker, Ini Aturan Lengkapnya
"Kedaulatan dipindahkan tahun 1949. Kita tidak bisa membalikkan itu," ucap juru bicara Perdana Menteri Belanda.
Pada hari Rabu lalu, DPR Belanda memperdebatkan penyelidikan independen atas dekolonisasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945 hingga 1950, yang diterbitkan tahun lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tentara Belanda telah melakukan kekerasa ekstrim secara struktural dan meluas dalam upaya untuk mendapatkan kembali wilayah jajahannya di Indonesia.
Kekerasa yang pernah dilakukan tersebut, ditoleransi oleh politisi dan komando tentara. Kejahatan yang pernah dilakukan itu, hampir tidak dihukum. Sehingga, membuat Rutta selaku Perdana Menteri Belanda membuat "permintaan maaf yang mendalam" kepada masyarakat Indonesia setelah penyelidikan dipublikasikan di tahun 2022 lalu.
