Network
Dilansir dari laman djkn.kemenkeu.go.id Adapun ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli tahun 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya memiliki wilayah yang luas dan berada di tengah kepulauan.
Soekarno juga ingin menunjukan kepada dunia, bahwa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Namun ide Soekarno tidak pernah terwujud. Sebaliknya Presiden Soekarno malah menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menurut UU Nomor 10 Tahun 1964 pada tanggal 22 Juni 1964.
Baca Juga: Pengumuman PPG Prajabatan 2023 Dimulai! Simak Infonya
Wacana pemindahan IKN juga sempat terjadi pada masa Orde Baru pada tahun 1990-an. Pada saat itu pemindahan IKN ke Jonggol pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan salah satu opsi akibat terjadinya masalah kemacetan dan banjir yang terus melanda Jakarta.
Namun rencana pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Presiden memutuskan untuk memindahkan IKN ke Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.
Rencana pemindahan IKN dilakukan karena menghadapi urgensi untuk menghadapi tantangan masa depan, yang sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045.
Baca Juga: Cek Penerima PKH Tahap 3 yang Cair Lagi Agustus 2023 di cekbansos.kemensos.go.id
Untuk sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi tersebut. Serta kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Selain itu IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan Timur Indonesia.
Pemindahan IKN dari Jakarta diharapkan dapat didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dan rencana pemindahan IKN juga diharapkan dapat membuka investasi infrastruktur, membuka lapangan kerja yang besar, serta dapat meningkatkan konsumsi dan output lintas sektor.
Demikian informasi yang didapatkan PikiranRakyat-Depok.Com mengenai pemindahan Ibu kota Negara ke Nusantara. Semoga bermanfaat.***
