Network
"Jangan nanti ada headline di media, 'Mas Menteri menghilangkan skripsi', 'Mas Menteri menghilangkan, tidak boleh mencetak di jurnal'. Tidak!" tegas Nadiem.
Baca Juga: Enak dan Bikin Nagih Banget! Ini 5 Kuliner Bakso Terbaik dan Terenak di Jakarta Barat dan Selatan
Nadiem mengungkapkan bahwa yang sebenarnya dilakukan pemerintah adalah memberikan otonomi kepada setiap perguruan tinggi untuk memutuskan apakah skripsi diterapkan atau tidak. Dengan demikian, kendali atas syarat tugas akhir bagi mahasiswa S1 kini berada di tangan institusi masing-masing.
Demi klarifikasi lebih lanjut, Nadiem mengungkapkan, kalau S2 dan S3 tetap akan memiliki tugas akhir, hanya saja kepala program studi dapat menentukan bentuknya, bukan hanya sebatas tesis. Jadi, sebaiknya jangan terlalu euforia. Kajilah dengan seksama. Hak ini sepenuhnya ada pada setiap perguruan tinggi, seperti halnya di negara-negara lain.
"Dan yang untuk S2 dan S3 masih harus tugas akhir tapi bisa kepala prodinya menentukan bahwa tugas akhirnya dalam bentuk yang lain bukan tesis, project. Jadi jangan keburu senang dulu. Tolong dikaji dulu. Itu masing-masing perguruan tinggi haknya," kata Nadiem.
Lebih jauh, Nadiem mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi, fakultas, dan program studi untuk merancang sendiri kriteria kelulusan. Ia menyatakan, jika ada perguruan tinggi yang tetap menganggap skripsi penting, itu adalah hak mereka. Sama seperti publikasi jurnal.
Baca Juga: Nadiem Makarim Beri Klarifikasi Terkait Isu Skripsi Dihapus, Tidak Jadi?
Kami mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama terkait dengan kualitas doktoral. Namun, putusan akhir tetap berada di tangan perguruan tinggi, bukan pemerintah. Jadi, bagi yang meragukan kualitas, perlu diingat bahwa tanggung jawab ini sejatinya ada pada perguruan tinggi.
"Jadi, saya mau menekankan lagi, biar tidak salah persepsi tentunya headline di media, di mana-mana adalah Kemendikbudristek sudah tidak mengadakan kewajiban skripsi. Tapi saya mau mengklarifikasi, jangan keburu senang dulu bagi semuanya. Karena kebijakannya adalah keputusan itu dilempar ke perguruan tinggi seperti di semua negara lain," ujarnya lagi.
Dengan langkah kontroversial ini, Nadiem Makarim sekali lagi mengukuhkan dirinya sebagai seorang pemikir luar biasa yang tak takut melangkah di luar batas.
