Network
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Syarief Hiarej, didampingi Shandy Handika selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) buka suara dalam podcast milik Denny Sumargo.
Keduanya menjawab pertanyaan sebagian publik yang masih penasaran terkait upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Jessica agar terbebas dari hukuman 20 tahun penjara.
Dalam podcastnya, Edward Omar Syarief Hiarej mengatakan, langkah yang bisa diambil oleh pihak terdakwa bisa dengan menemukan bukti baru yang bisa dijadikan syarat untuk dilakukannya peninjauan kembali atau PK.
Baca Juga: 4 Kedai Es Krim Gelato di Depok, Wajib Kunjungi tuk Rasakan Kesegaran Gelatonya!
“Makanya kalau ada bukti baru, yang bisa memperkuat bahwa dia bukan pelakunya, ya sudah silahkan ajukan saja peninjauan kembali,” jelasnya.
Lanjutnya menambahkan bahwa Jessica bisa mengajukan PK berkali-kali jika bisa memiliki bukti baru yang bisa membuktikannya tidak bersalah.
“Iya silahkan mengajukan peninjauan kembali, bisa berkali-kali menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya gak tahu mau bukti apa lagi,” katanya.
Baca Juga: Cara Cek Saldo Bansos BPNT Oktober dan PKH Tahap 4 2023 Lewat SMS, BLT Sudah Masuk?
Dalam podcast tersebut juga disebutkan bahwa, Jessica bisa juga mengajukan Grasi kepada Presiden. Dan menurut ketentuan pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan UUD Nomor 22 Tahun 2002 (UU Grasi), dan grasi pemberian grasi yang diberikan presiden tersebut atas dasar demi kepentingan kemanuisaan dan keadlan.
Edward juga mengatakan antara Grasi dan PK merupakan dua hal yang secara diametral berbeda. Jika mengajukan grasi kepada presiden, maka Jessica secara tidak langsung harus mengakui bahwa dirinya bersalah dan hal tersebut tentu bertolak belakang dengan pernyataannya.
