Network
PR DEPOK - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait diberlakukannya PSBB Total yang mulai diterapkan pada Senin 14 September 2020.
Rencana besar tersebut dilatarbelakangi lapor angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir dengan rincian 48.393 pasien terkonfirmasi positif, 36.383 dinyatakan sembuh, 1.317 lainnya meninggal dunia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai Anies Baswedan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.
Menurut Arief Poyuono, Anies Baswedan layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta karena telah menginstruksikan PSBB Total tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Gojek Luncurkan Fitur GoToko, Pelaku Usaha Warung Bisa Berbelanja Secara Online dari Brand Ternama
"Anies sudah layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tutur Arief Poyuono dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Selain itu Arief Poyuono menjelaskan PSBB Total yang baru diumumkan secara sepihak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas terlebih masyarakat kini tengah berupaya bangkit di masa new normal yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," tuturnya.
Arief Poyuono juga mengimbau agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto segera menghadap presiden untuk menonaktifkan orang nomor satu DKI Jakarta itu.
Ia bahkan berharap agar Jakarta segera mempersiapkan kandidat pengganti sementara jabatan gubernur.
Baca Juga: Tak Kuasa Redam Amarah Usai Ibunya Dihina, Remaja Pukuli Ayah Kandung dengan Tongkat Hingga Tewas
"Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," tuturnya.
Di sisi lain, Anies Baswedan membeberkan alasan terkait keputusan penerapan PSBB Total karena lonjakan kasus Covid-19 tidak mampu diimbangi oleh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.
PSBB Total tersebut membuat seluruh aktivitas perkantoran di Jakarta dialihkan di rumah masing-masing para karyawan dan hanya akan ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi.
Anies Baswedan mengklaim bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama saat akan memulihkan ekonomi di situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Baca Juga: Mengaku Tak Punya Kerjaan Jika Jakarta PSBB Total, Dinar Candy: Hamili Aku Aja Bang, Biar Ada Job
“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” tutut Anies Baswedan.***
